PERTAMA DI INDONESIA, SumSel luncurkan Kuliah Gratis

Minggu, 23 Agustus 2015, 20:24

PALEMBANG - Gubernur Sumsel Alex Noerdin meluncurkan program kuliah gratis yang akan diselenggarakan mulai tahun ajaran ini. Program itu merupakan yang pertama diselenggarakan pemerintah provinsi di Indonesia.  

Sebelumnya, Sumsel telah menggratiskan biaya Pendidikan dari tingkat SD hingga SLTA atau sederajat baik negeri atau swasta sejak 2008. Bahkan, khusus di Kabupaten Musi Banyuasin sudah dilakukan sejak 2002.

Kebijakan itu juga merupakan perwujudan janji Alex dan sang wakil Ishak Mekki saat kampanye dua tahun silam. Alex mengatakan, APBD yang dialokasikan sebesar Rp 50 miliar.

"Kami tidak menetapkan secara pasti berapa mahasiswa yang akan mendapatkan program kuliah gratis ini. Namun akan disesuaikan dengan anggaran awal terlebih dahulu. Ke depannya anggaran akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," tutur Alex, Minggu (23/8).

Namun, Pemprov Sumsel jua menerapkan tiga syarat. Yakni, calon mahasiswa berasal dari keluarga yang tidak mampu secara finansial, lulus seleksi masuk, serta bukan perokok aktif..

"Tidak ada alasan bagi masyarakat Sumsel untuk tidak sekolah dan mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Semua biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan akademis sudah disiapkan. Semua ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sumsel," tutur Alex.

Pemprov Sumsel menggandeng Universitas di Korea Jeonju University dan Nanjing Polytechnich Institute Tiongkok untuk menjalankan program kuliah gratis tersebut.

Dari dalam negeri, Sumsel menggandeng Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Politeknik Sriwijaya, serta UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta. (esy/jpnn)

www.jpnn.com

NEGARA TAK SERIUS FASILITASI PENDIDIKAN

JAKARTA 

- Tujuh dekade sejak kemerdekaan Indonesia, masih banyak masalah menghadang pendidikan di Tanah Air. Kondisi ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah memfasilitasi pendidikan.

Kordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) Abdul Waidl, menjelaskan, salah satu masalah pendidikan yang masih belum terselesaikan adalah perihal akses.

"Saat ini akses pendidikan masih jauh dari harapan," kata Waidl dalam konferensi pers di Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2015).

Seharusnya, kata Waidl, pemerintah memerhatikan akses pendidikan hingga 12 tahun atau hingga pelajar lulus dari bangku SMA. JPPI sendiri mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun karena bertalian erat dengan penguatan SDM menghadapi persaingan yang kian global di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Posisi kita sangat lemah dari bidang apa pun. Karena itulah, jenjang SMA menjadi salah satu syarat minimal agar SDM bisa bersaing di tingkat global," imbuhnya.

Waidl berharap, tidak hanya serius memfasilitasi pendidikan Tanah Air, negara juga bertanggungjawab melaksanakan wajib belajar 12 tahun, bukan hanya sembilan tahun. Guna mendorong penerapannya, September 2014 JPPI mengajukan uji materi atas UU Sisdiknas tentang wajib belajar ke Mahkamah Konstitusi. Namun hampir setahun berselang, kasus tersebut masih mengendap.

"Kami sudah mengirimkan surat agar bisa mempercepat sidang tapi belum ada kejelasan," imbuhnya.

Afriani Susanti (Jurnalis)

KIP (Kartu Indonesia Pintar) Beri Anak Bangsa Masa Depan Cerah

PONTIANAK - Kartu Sakti ala Presiden Joko Widodo menjadi program prioritas dalam peningkatan kesejahteraan. Salah satunya, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diharapkan memberi anak bangsa masa depan lebih cerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan, KIP diberikan untuk membantu anak-anak supaya bisa meneruskan pendidikan dan bisa meraih masa depan yang baik.

"Dengan pemerintah memberikan KIP, insya Allah anak-anak kita nanti menjadi anak yang pintar untuk masa depan yang cerah. Karena itu, manfaatkan sesuai tujuannya, khususnya untuk kegiatan terkait pendidikan, ujar Anies kepada wartawan di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2015).

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima Kartu Sakti. Setelah pendataan tuntas, hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah pusat.

"Kami hanya menyerahkan datanya, jumlahnya nanti ditentukan oleh pemerintah pusat. Bagi kami, semakin banyak yang menerima semakin bagus," katanya.

Sutarmidji menambahkan, pihaknya akan mengusulkan 33 ribu penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 200 ribu lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan sekira 30 ribu KIP. "Nanti kami usulkan dulu ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan banyak yang disetujui untuk menerima Kartu Sakti itu," pungkasnya.

Dina Prihatini (Jurnalis)